Nurul Setyorini: "SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA"

SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

A. ARTI SISTEM

Sistem adalah suatu kumpulan komponen dan objek yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk menyelesaikan dan mencapai suatu sasaran tertentu . Kata sistem itu sendiri berasal dari bahasa latin “system” dan bahasa yunani “sustema”. Sedangkan sistem perekonomian adalah cara suatu bangsa atau negara untuk mengatur kehidupan ekonominya agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

B. PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI

Tujuan dari sistem perekonomian merupakan usaha untuk mengatur pertukaran barang dan jasa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena politik ekonomi merupakan bagian politik nasional, maka dalam hal ini kebijakan politik sering didasarkan pada masalah ekonomi, dan kebijakan ekonomi seringkali didasarkan pada masalah politik. Berikut macam – macam sistem perekonomian :

Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis / Kapitalis)

Sistem perekonomian liberalis / kapitalis merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam perekonomian liberalis/ kapitalis semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar- besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas. Sebagai contoh, rakyat biasa menjadi petani, pedagang; pembesar pula menjadi pemilik tapak perlombongan dan sebagainya.

Sistem ekonomi liberal banyak diteapkan di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Contoh Negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal yaitu Belanda, Inggris, Prancis, Swedia, dan Jerman.

Ciri – ciri sistem perekonomian pasar liberalis / kapitalis :

1) Menerapkan sistem persaingan bebas

2) Adanya pengakuan terhadap hak individu

3) Setiap individu bebas memiliki barang dan alat-alat produksi

4) Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi

5) Motif mencari laba terpusat pada kepentingan sendiri

6) Peranan modal sangat penting

7) Peranan pemerintah dibatasi

Keuntungan dan kekurangan sistem perekonomian pasar liberalis/kapatali :

a. Keuntungan :

1) Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang.

2) Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dirinya.

3) Pengawasan politik dan sosial minimal, karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil.

b. Kekurangan :

1) Menimbulkan penindasan terhadap manusia lain

2) Pengusaha yang bermodal kecil akan semkin tersisih

3) Menimbulkan monopoli sehingga merugikan masyarakat

4) Dapat menciptakan kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin

5) Renta terhadap krisis ekonomi

2. Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme/Sosialis)

Di dalam sistem perekonomian perencanaan etatisme/sosialis pemerintah sangat memegang peran penting karena pelaku ekonomi atau perusahaan dalam memproses suatu produksi harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam sistem ekonomi perencanaan, harta kekayaan atau aset suatu perusahaan tidak diakui oleh pemerintah dan mutlak hak milik perusahaan itu sendiri. Conyoh Negara yang menganut system ini adalah Kuba, Korea, Eropa Timur, RRC.

Ciri – ciri system perekonomian perencanaan etastisme/sosialis :

1) Alat-alat dan faktor produksi dikuasai Negara

2) Kegiatan ekonomi sepenuhnya diatur negara

3) Harga barang/jasa ditentukan pemerintah

4) Hak milik perorangantidak diakui

Keuntungan dan kekurangan system perekonomian perencanaan etastisme/sosialis:

a. Keuntungan :

1) Disediakannya kebutuhan pokok oleh pemerintah

2) Kegiatan ekonomi didasarkan perencanaan Negara

3) Produksi dikelola oleh Negara

b. Kekurangan :

1) Sulit melakukan transaksi

2) Membatasi kebebasan

3) Mengabaikan pendidikan moral

3. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran adalah gabungan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis, yang mencampurkan kebaikan dari kedua system tersebut seperti halnya menyarankan perlunya campuran tangan pemerintah secara aktif dalam kebebasan pihak swasta dalam melaksanakan kegiatab ekonomi . Sistem ini sangat cocok untuk Negara Indonesia karena Indonesia sebagai Negara berkembang dan peran pemerintah masih sangan dibutuhkan untuk membangun ekonomi kerakyatan sebab sistem ekonomi campuran lebih cenderung bersifat kerakyatan dengan persaingan yang terkendali.

Ciri – ciri system ekonomi campuran :

1) Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan oleh swasta.

2) Transaksi ekonomi terjadi di pasar, dan ada campur tangan pemerintah.

3) Ada persaingan serta masih ada control dari pemerintah.

4) Merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat

5) Barang modal dan sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah

6) Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta.

Keuntungan dan kekurangan system ekonomi campuran :

a. Keuntungan :

1) Adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu sesuai dengan kemampuannya.

2) Hak milik individu atas sumber - sumber produksi diakui walaupun ada pembatasan.

3) Lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan golongan

b. Kekurangan :

1) Beban pemerintah berat dari pada beban swasta

2) Pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan

3) Sulit menentukan batas antara sumber - sumber produksi yang dapat dikuasai oleh swasta dan pemerintah

Perbedaan berbagai macam sistem ekonomi

Menurut sanusi 2000 perbedaan antar system ekonomi satu dengan yang lainnya dapat terlihat dari ciri-ciri berikut ini :

1. Kebebasan konsumen dalam memilih barang atau jasa yang ditentukan .

2. Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja

3. Pengaturan pemilihan/pemakaian alat-alat produksi

4. Pemilihan usaha yang dimanifestasikan dalam tanggung jawab manajer

5. Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh

6. Pengaturan atas motivasi usaha

7. Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi

8. Penentuan pertumbuhan ekonomi

9. Pengendalian stabilitas ekonomi

10. Pengambilan keputusan

11. Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan

C. SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

System perekonomian sebelum orde baru .

Orde lama dalah sebutan bagi masa pemerintahan presiden soekarno di Indonesia.Orde lama berlangsung dari tahun 1945 sampai 1968, dalam jangka waktu tersebut Indonesia menggunakan bergantian system ekonomi yaitu system ekonomi liberal dan system ekonomi komando. Disaat menggunakan system ekonomi liberal, Indonesia menggunakan system pemerintahan Parlementer. Presiden soekarno digulingkan waktu Indonesia menggunakan system ekonomi komando. Setelah turunnya presiden soekarno hatta dari tumpuk kepresidenan maka berakhirlah orde lama, kepemimpinan disahkan kepada Jendral soeharto mulai memegang kendali . Pemerintahan dan menanamkan era kepemimpinannya sebagai orde baru konsefrasi penyelenggaraan system pemerintahan dan kehidupan demokrasi menitip beratkan pada aspek kestabilan politik dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Untuk mencapai titik-titik tersebut dilakukanlah upaya pembenahan sisitem keanekaragaman dan format politik yang pada prinsipnya mempunyai sejumlah sisi yang menonjol.yaitu ;

1) Adanya konsep difungsi

2) Mengutamakan golongan karya

3) Manifikasi kekuasaan ditangan eksekutif

4) Diteruskan system pengangkutan dalam lembaga-lembaga pendidikan

System ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi

Menurut UUD 1945, sistem perekonomian tercermin dalam pasal-pasal 27, 33, dan 34. Demokrasi Ekonomi dipilih, karena memiliki ciri-ciri positif yang diantaranya adalah:

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula.

5) Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

6) Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

7) Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

8) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Sehingga system perekonomian Indonesia sangat menentang adanya :

1) Free Fight Liberalism, yakni adanya kebebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi kaum ekonomi yang lemah, dengan akibat semakin bertambah luasnya jurang pemisah si kaya dan si miskin.

2) Etatisme (Ekonomi Komando) , yakni keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan sehingga mematikan motivasi dan kreasi dari masyarakat untuk berkembang dan bersaing secara sehat. Pencetus ide mengenai sistem ekonomi etatisme adalah Karl Max, yang diilhami dengan penderitaan kaum buruh yang terjadi saat itu, sebagai ulah para kaum kapitalis. Dalam sistem ini praktis kegiatan ekonomi sepenuhnya diatus dibawah kendali negara. Sistem ini dapat kita lihat pada negara yang menganut faham komunisme, seperti Uni Sovyet.

3) Monopoli, suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti ‘keinginan sang monopoli’.

Sistem perekonomian indonesia setelah orde baru

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Masa orde baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.
Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998 .

Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Sistem ini bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut ini bentuk sistem ekonomi di Indonesia dari masa Orde Baru hingga sekarang.

D. PARA PELAKU EKONOMI

Pelaku ekonomi adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Yang berperan dalam pelaku ekonomi adalah rumah tangga, masyarakat, perusahaan / sektor usaha dan pemerintah. Terdapat tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia, yaitu perusahaan negara (pemerintah), perusahaan swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebuah sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika pelaku-pelakunya dapat saling bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian sikap saling mendukung di antara pelaku ekonomi sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan.

pemerintah (BMUN) dalam system perekonomian Indonesia

BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat berbentuk Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), dan Persero (Perusahaan Perseroan). BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi .BUMN didirikan utuk melayani kepentingan umum dan mencari keuntungan dalam ranka mengisi kas negara. Berdasarkan UU RI No 9 tahun 1969 perusahaan negara digolongkan menjadi 3 jenis yaitu :
a) Perusahaan Jawatan (PERJAN)
Perjan merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang jasa. Tujuanya untuk melayani kepentingan umum/masyarakat luas (PUBLIC SERVICE). Merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah yang di pimpin oleh seorang kepala yang bersesatus pegawai negeri sipil. Contoh perjan:Perusahaan jawatan kereta api dan jawatan penggadaian. Sejak tahun 1991, perusahaan berubah status menjadi perusahaan umum, PJKA menjadi perumka dan perusahaan jawatan penggadaian berubah menjadi perum penggadaian

b) Perusahaan umum (PERUM)
Perum merupakan perusahaan milik negara yang tujuannya disamping melayani kepentingan umum juga diperbolehkan mencari keuntungan Contoh perum yaitu perusahaan umun kereta api , perum pengadilan dll .

c) Perusahaan Perseroan (PERSERO)
Perusahaan perseroan merupakan perusahaan Negara yang biasanya berbentuk PT (Perseroan Terbatas). Bertujuan untuk mencarilaba/keuntungan.
Contoh perusahaan yang berbentuk PT yaitu PT Pos Indonesia, PT Pelni , PT Perkebunan.

Sebagai badan usaha yang dimiliki oleh negara, BUMN mempunyai peranan penting dalam perekonomian sebagai berikut:

1) BUMN di harapkan dapat mengelola dan menggunakan cabang-cabang produksi yang vital untuk memenuhi kebutuan masyrakat secara maksiml demi tercapainya kesejateran dn kemakmuran rakyat pada umumnya.

2) Pemerintah melalui perusahaan negara (BUMR)dapat melayani masyarakat secara maksimal

3) Perusahaan negara (BUMN)diharapkan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari pendapatan non pajak

4) BUMN diharapkan dapat menyediakan lapangan kerja sehingg dapat membantu mengatasi pengangguran

5) BUMN yang melakukan kegiatan ekspor, impor dapat menmbah pengasilan defisa bagi negara

6) BUMN di harapkan dapat mempercepat pertumbuan ekonomi nasional

· Peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum berdasar atas asas kekeluargaan.

a. Tujuan koperasi:

1) Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya

2) Mensejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakat pada umumnya

3) Ikut membangun tatanan perekonomian nasional

b. Manfaat koperasi:

1) Memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik kepada anggota

2) Sarana pengembangan potensi dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota

3) Meningkatkan kualitas kehidupan anggota

4) Memperkokoh perekonomian rakyat

Sumber :

Ø http://arisbudi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/folder/0.14

Ø http://www.vilila.com/2010/03/perkembangan-sistem-ekonomi.html#ixzz2N8275iUJ