Dasar Pemasaran

                                                       " Usaha Makanan"

Setelah saya mengamati sebuah usaha makanan saji yang ada di dekat daerah rumah saya , ternyata usaha tersebut termasuk dalam jenis Pasar Konsumen karena mereka membeli barang atau makanan tersebut untuk di konsumsi sendiri bukan untuk di jual atau di proses lebih lanjut lagi.

Produk utama yang digunakan dalam usaha makan ini adalah daging karena dalam pembuatan makanan ini memerlukan beberapa kg daging untuk dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya lagi dalam makanan tersebut . Daging yang digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan bakso diambil dari otot iliopsoas sapi Bali bagian has dalam (fillet).

Pihak-pihak yang terlibat dalam usaha ini yang paling berperan adalah keluarga , karena tanpa dukungan dari keluarganya usaha makanan ini tidak akan bisa maju sampai saat ini. Dari nol si pengusaha memulai usaha ini tanpa kenal menyerah dan pasti support dari keluarganya lah yang membuat pengusaha tersebut jadi seperti ini . selain itu konsumen juga sangat berperan karena merekalah usaha makanan ini bisa menjadi berhasil seperti ini , kerana kepercayaan mereka pada makanan yang di buat oleh pengusaha tersebut dan kesetiaan konsumen untuk tetap membeli makanan tersebut .

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan tersebut sudah dapat meraih keuntungan dan ada peluang untuk terus maju di masa yang akan datang. Namun pengusaha harus tetap menjaga kepercayaan konsumen agar tetap memilih makanan tersebut dan pengusaha harus siap bersaing dengan pengusaha-pengusaha makanan yang lainnya untuk mempertahankan usahanya tersebut .

            Nama : Nurul Setyorini

            NPM   : 25212549

            Kelas  : 1EB24

tulisan 5_Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ( APBN )

“ Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ( APBN ) “

     A.     PERKEMBANGAN DANA PEMBANGUN INDONESIA

            Dari segi perencanaan pembangunan di Indonesia, APBN adalah konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek, karena iyulah APBN selalu disususn setiap tahun.
Maka secara gari besar APBN terdiri dari pos – pos seperti dibawah ini :

·      Dari sisi penerimaan, terdiri dari pos penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan

·      Sedangkan dari sisi pengeluaran terdiri dari pos pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan

 APBN disusun agar pengalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, belum sepenuhnya menutupi kbutuhan biaya pembangunan di Indonesia.
Meskipun dari PELITA ke PELITA  jumlah tabungan pemerintah sebagai sumber pembiayaan pembangunan terbesar, terus mengalami peningkatan namun kontribusinya terhadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan.
Dengan kata lain ketergantungan dana pembangunan terhadap sumber lain, dalam hal ini pinjamanan luar negeri masih cukup besar. Namun demikian mulai tahun terakhir PELITA, prosentase tabungan pemerintah sudah mulai lebih besar dibanding pinjaman luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari peranan sektor migas yang saat itu sangat dominan, serta dengan dukungan beberapa kebijakan pemerintah dalam masalah perpajakan dan upaya peningkatan penerimaan negara lainnya. Untuk menghindari terjadinya deficit anggaran pembangunan, Indonesia masih mengupayakan sumber dana dari luar negeri, dan meskipun IGGI ( Inter Govermmental Group on Indonesia ) bukan lagi menjadi forum Internasional yang secara formal membantu pembiayaan pembangunan di Indonesia, namun dengan lahirnya CGI ( Consoltative Group on Indonesia ) kebutuhan pinjaman luar negeri sebagai dana pembangunan masih dapat diharapkan. Yang perlu diingat bahwa sebaiknya pinjaman tersebut ditempatkan sebagai pelengkap pembangunan dan peran tabungan pemerintahlah yang tetap harus dominan, bukan sebaliknya.

B.    PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN
            Secara garis besar proses penyusunan anggaran pembangunan di Indonesia sebagai berikut :

·         Penyusunan anggaran biasanya menggunakan tahun fiskal dan bukan tahun masehi sehingga proses pembangunan oleh Departemen atau Lembaga pemerintah Non Departemen sudah dimulai pada tanggal 1 April tahun yang brsangkutan. Oleh keduanya usulan rencana anggaran diajukan dalam bentuk Daftar Usulan Kegiatan (DUK) bagi anggaran rutin dan dalam bentuk Daftar Usulan Proyek (DUP) untuk anggaran pembangunan

·          SelanjutnyaØ DUK dan DUP tersebut, antara bulan Agustus dan September akan diajukan dan disampaikan ke BAPPENAS dan Ditjen Anggaran – Departemen Keuangan. Selanjutnya DUK dan DUP tersebut akan di proses oleh BAPPENAS antara bulan Oktober hingga Nopember.

·         Pada proses tersebut BAPPENAS akanØ menyesuaikan isi DUK dan DUP dengan perkiraan penerimaan dalam negeri dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya dalam bulan Desember akan ditentukan batas atas (plafon) anggaran untuk tahun anggaran yang bersangkutan dalam bentuk RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

·         Pada bulan Januari, setelah RAPBN tersebutØ dilampiri/disertai keterangan dari pemerintah dengan Nota-Keuangan, akan disampaikan oleh Presiden dihadapan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat guna mendapat persetujuan seperti yang tersirat dalam pasal 23 ayat (1) UUD 1945.

·         Selanjutnya RAPBN tersebut akan dibahas oelh DPR bersama-samaØ dengan Menteri atau Kedua Lembaga yang bersangkutan melalui Rapat Kerja Komisi APBN.

·          Jika dalam pembahasan tersebut dicapai suatuØ kesepakatam (persetujuan) maka RAPBN untuk tahun anggaran yang bersangkutan tersebut, persetujuannya akan dituangkan dalam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran.

·          Selanjutnya Anggaran yang telah disetujui pemerintahØ tersebut akan dituangkan kembali dalam bentuk Daftar Isian Proyek (DIP) Departemen atau Lembaga Pemerintah yang bersangkutan

C. Perkiraan Penerimaan Negara

            Secara garis besar sumber penerimaan Negara berasal dari :

1)  Penerimaan dalam negeri

       Pertama penerimaan dalam negeri untuk tahun-tahun awal setelah masa pemerintahan Orde baru masih cukup menguntungkan pada penerimaan dari ekspor minyak bumi dan gas alam.
Namun dengan mulai tidak menentunya harga minyak dunia,maka mulai disadari bahwa ketergantungan penerimaan dari sector migas perlu dikurangi.Untuk keperluan itu ,maka pemerintah menempuh beberapa kebijaksanaan diantaranya :

a.       Deregulasi bidang perbankan ( 1 Juni 1983 ).yakni dengan mengurangi  peran bank sentral.serta lebih member hak kepada bank pemerintah maupun swasta untuk menentukan suku bunga deposito dan pinjaman sendiri.Dampak dari deregulasi adalah meningkatnya tebungan masyarakat.

b.       Deregulasi bidang perpajakan (UU baru, 1 Januari 1984 ),untuk memperbaiki penerimaan Negara

c.       Kebijaksanaan-kebijaksanaan lain yang selanjutnya dapat menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan mantap.

2)  Penerimaan pembangunan.

  Meskipun telah ditempuh berbagai upaya untuk meningkatkan tabungan pemerintah,namun karena laju pembangunan yang demikian cepat,maka dana tersebut masih perlu dilengkapi dengan dan ditunjang dengan dana yang berasal dari luar negeri.Meskipun untuk selanjutnya bantuan luar negeri ( hutang bagi Indonesia ) tersebut makin meningkatnya jumlahnya,namun selalu diupayakan suatu mekanisme pemanfaatan dengan prioritas sektor-sektor yang lebih produktif.Dengan demikian bantuan luar negeri tersebut dapat dikelola dengan baik (terutama dalam hal pengembalian cicilan pokok dan bunganya).

D. PERKIRAAN PENGELUARAN NEGARA
            Secara garis besar, ppengeluaran negara dikelompokan menjadi 2 yakni :

1.)  Pengeluaran Rutin
Pengeluaran rutin negara adalah pengeluaran yang dapat dikatakan selalu adalah dan telah terencana sebelumnya secara rutin, diantaranya :

a.    Pengeluaran untuk belanja pegawai

b.    Pengeluaran untuk belanja barang

c.    Pengeluaran subsidi daerah otonom

d.     Pengeluaran untuk membayar bunga dan cicilan hutang

e.    Pengeluaran lainnya

2.)   Pengeluaran pembangunanv
Secara garis besar, yang termasuk dalam pengeluaran pembangunan diantaranya adalah:

a.    Pengeluaran pembangunan untuk berbagai departemen / lembaga negara, diantaranya untuk membiayai proyek – proyek pembangunan sektoral yang menjadi tanggung jawab masing – masing departemen / negara bersangkutan.

b.    Pengeluaran pembangunan untuk anggaran pembangunan daerah (Dati I dan II)

c.    Pengeluaran pembangunan lainnya.

E.   DASAR PERHITUNGAN PERKIRAAN PENERIMAAN NEGARA
            Untuk memperoleh hasil perkiraan penerimaan negara, ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan. Hal – hal tersebut adalah :

a. Penerimaan Dalam Negeri Dari Migas, faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :
1. Produksi minyak rata-rata perhari
2. Harga rata-rata ekspor minyak mentah

b. Penerimaan Dalam Negeri Diluar Migas, faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah :
1.  Pajak penghasilan
2.  Pajak pertambahan nilai
3.  Bea masuk
4.  Cukai
5.  Pajak ekspor
6.  Pajak bumi dan banguan
7.  Bea materai
8.  Pajak lainnya
9.  Penerimaan bukan pajak
10.Penerimaan dari hasil penjualan BBM

c.  Penerimaan Pembangunan terdiri dari :

      1. penerimaan bantuan program

      2. bantuan proyek

Sumber :

   ·         http://kartikaasmara.blogspot.com/2012/04/anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara.html

   ·         http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab5-anggaran_pendapatan_dan_belanja_negara.pdf

tulisan 4 struktur produksi,distribusi pendapatan dan kemiskinan

“ STRUKTUR PRODUKSI , DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN “

A.     Struktur Produksi

Struktur produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema. Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional.

Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3 sektor, yakni : sektor primer, sekunder, dan tersier.

Sejalan dengan perkembangan pembangunan ekonomi struktur produksi suatu perekonomian cenderung mengalami perubahan dari dominasi sektor primer menuju dominasi sektor sekunder dan tersier. Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena :

·         Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industri

·         Perubahan teknologi yang terus-menerus, dan

·         Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.

Struktur produksi nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh peranan sektor primer, tersier, dan industri. Sejalan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan ekonomi maka pada akhir Pelita V atau kedua, struktur produksi nasional telah bergeser dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder.

·         Manfaat Pendapatan Nasional (GDB) :

1)    Dapat mengetahui dengan segera apakah perekonomian mengalami pertumbuhan atau tidak.

2)    Menghitung perubahan harga

·         Keterbatasan Pendapatan Nasional (GDB)  :

1)    Perhitungan GDB dan analisis kemakmuran.

2)    Perhitungan dan masalah kesejahteraan.

3)    GDB perkapita dan masalah produksi.

B.     PENDAPATAN NASIONAL

            Salah satu indikator perekonomian suatu negara yang sangat penting adalah yang disebut dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai suatu angka atau nilai yang menggambarkan seluruh produksi, pengeluaran, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari semua pelaku/sektor ekonomi dari suatu negara dalam waktu tertentu. Pendapatan nasional sering dipergunakan sebagai indikator ekonomi dalam hal :     

        1)    Menentukan laju tingkat perkembangan/pertumbuhan perekonomian suatu negara.

        2)     Mengukur keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya.

        3)    Membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dengan negara lainnya.

            Beberapa tokoh ekonomi yang memberikan masukan terhadap ukuran kemakmuran dan kesejahteraan diantaranya adalah :

1)    Dudley Seers mengemukakan, bahwa ada 3 masalah pokok yang perlu diperhatikan dalam mengukur tingkat pembangunan suatu negara, yaitu:

a)     Tingkat kemiskinan

b)     Tingkat pengangguran

c)     Tingkat ketimpangan di berbagai bidang

2)     Hendra Esmara, lebih memilih 3 komponen yang dianggap perlu diperhatikan dalam rangka mengukur kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara, yaitu:

a)     Penduduk dan kesempatan kerja

b)    Pertumbuhan ekonomi

c)     Pemerataan dan kesejahteraan masyarakat

              Untuk mendapatkan nilai atau angka indikator tersebut digunakan 3 pendekatan perhitungan, yaitu:

a)     Pendekatan produksi

b)    Pendekatan pengeluaran

c)     Pendekatan pendapatan

                     Sedangkan konsep perhitungan yang dipergunakan adalah :

a)     Konsep kewarganegaraan, dan

b)    Konsep kewilayahan

     ·         Menghitung pendapatan nasional Indonesia dengan pendekatan produksi (GOP)

    GDP ( Gross Domestic Product) atau Produksi Domestik Bruto adalah pendapatan nasional yang nilainya dihitung dengan cara menjumlah seluruh kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua pelaku/sektor ekonomi di wilayah Indonesia, dalam kurun waktu tertentu.

          Perhitungan tersebut jangan sampai terjadi perhitungan ganda(double counting) yang menyebabkan pendapatan nasional (GDP) Indonesia tampak lebih besar. Salah satu akibatnya adalah, negara Indonesia sudah cukup maju dan makmur, sehingga bantuan luar negeri akan dialihkan ke negara yang lebih membutuhkan Untuk menghindari kesalahan perhitungan ganda tersebut dapat digunakan dengan cara di bawah ini.

1)    GOP dihitung hanya dari nilai akhir dari suatu produk saja, misalnya untuk industri otomotif, hasil akhirnya saja (mobil) yang akan dihitung.

                   Contoh ilustrasinya adalah :

§  Produsen I petani gandum, produksinya dinilai Rp 200,-/satuan tertentu

§  Produsen II pabrik tepung, produksinya bernilai Rp 500,-/satuan tertentu

§  Produksi III pabrik roti, produksinya dinilai Rp 750,-/satuan tertentu                                                                                                                                           

Dari ilustrasi sederhana di atas, maka pendapatan nasional (GOP) Indonesia adalah sebesar Rp 750,- yaitu hanya menilai hasil akhirnya saja. Karena nilai roti seharga Rp 750,- tersebut telah terkandung unsur gandum dan tepung terigu. Yang dimaksud dengan perhitungan ganda adalah dengan menganggap bahwa pendapatan nasional (GOP) Indonesia adalah Rp 1.450,- (200+500+750). Sehingga hasilnya sebesar Rp 1.450,- sangat menyesatkan dan tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

                                                                                                                                        Gross Domestic Product ini diperoleh dengan menggunakan konsep Kewilayahan, artinya nilai produksi diperoleh dari seluruh kegiatan produksi dari semua pelaku ekonomi yang melaksanakan kegiatan produksinya di wilayah Indonesia saja.

       ·         Menghitung Pendapatan Nasional Indonesia dengan Pendekatan Pengeluaran           ( GNP )

      GNP ( Gross National Product ) adalah pendapatan nasional yang nilainya diperoleh  dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelakul sektor ekonomi di Indonesia, yang berwarga negara Indonesia, dalam kurun waktu tertentu. Cara memperoleh nilai GNP ini sangat berbeda dengan cara memperoleh GOP, jika GDP dibatasi oleh wilayah, maka GNP dibatasi oleh kewarganegaraan, karena konsep yang dipergunakannya adalah konsep kewarganegaraan, artinya nilai pengeluaran tersebut dihitung dari pelaku ekonomi yang berkewarganegaraan Indonesia saja.

Contoh perhitungannya adalah :

Pengeluaran dari sektor rumah tangga ( untuk konsumsi )     XXX

Pengeluaran dari sektor swasta ( untuk investasi )                XXX

Pengeluaran pemerintah ( Goverment expenditure )              XXX

Sektor luar negeri/Export netto ( Exspor - lmpor )              (XXX)   

                                                                                         ———+

Pendapatan nasional ( GNP ) lnonesia adalah                       XXX

     

    ·    Menghitung Pendapatan Nasional Indonesia dengan Pendekatan Pendapatan (NI)

NI (National Income) adalah pendapatan nasional yang nilainya didapat dengan cara menjumlahkan semua hasil/pendapatan yang diperoleh semua pelaku/sektor ekonomi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu. Nilai NI inilah yang tampaknya oleh kalangan akademisi dinotasikan dengan Y.

Contoh sederhana dari perhitungan NI ini adalah :

Pendaptan dari sektor rumah tangga berupa gaji/upah      XXX

Pendaptan dari sektor swasta laba,                                  XXX

Pendapatan pemerintah                                                    XXX

Pendapatan sektor luar negeri, devisa                               XXX

                          ————+

Pendapatan Nasional Indonesia ( NI )                               XXX

Agar pendapatan nasional ( GNP ) nilainya sama dengan GOP, maka GNP  harus dikurangi terlebih dahulu dengan apa yang disebut dengan 'pendapatan netto luar negeri dari faktor produksi'. Yang dimaksud dengan pendapatan netto luar negeri terhadap faktor produksi adalah selisih antara penerimaan sumber daya Indonesia yang bekerja di negara lain dengan pengeluaran negara Indonesia untuk orang asing yang bekerja di Indonesia.

Dan bila di lihat dari neraca jasa Indonesia, masih menunjukkan nilai yang negatif ( defisit ). Hal ini perlu dilakukan mengingat dasar perhitungan kedua jenis pendapatan nasional tersebut diperoleh dengan pendekatan dan konsep perhitungan yang berbeda ( kewarganegaraa dan kewilayahan ). Dengan demikian jika dituliskan dalam bentuk formula adalah :

1)    GDP = GNP - Pendapatan netto luar negeri terhadap faktor produksi

2)    GDP = GNP - ( Penerimaan f.produksi WNI di LN - Penerimaan f.prod WNA di Indonesia)

             

   Sedangkan untuk menyesuaikan kedua jenis pendapatan nasional tersebut dengan Nl, diperlukan formulasi sebagai berikut :

1)      NI = GNP - Depresiasi - Tx tak langsung

Dimana GNP – Depresiasi sendiri sering disebut dengan NNP (Net National Product) atau Produksi Nasional Bersih

2)     NI = GDP - Depresiasi - Tx tak langsung

Dimana GOP – Depresiast sendiri sering disebut dengan NOP (Net Domistic Product) atau Produksi Domistik Bersih

                       

 Disamping ketiga istilah pendapatan nasional tersebut (GOP, GNP, NI) tersebut, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan pendapatan nasional, yaitu :

·         Pendapatan nasional yang siap dibelanjakan ( Y disposible )

Yang dimaksud dengan pendapatan nasional ( Y ) disposible adalah pendapatan nasional yang telah siap untuk dibelanjakan. Nilai Y disposible ini berasal dari NI (National Income) setelah ditambah dengan pengeluaran pemerintah berupa transfer/subsidi dan kemudian dikurangi dengan pajak langsung yang ditetapkan pemerintah. Jika ditulis dalam formula, nilainya diperoleh dari : Y disposible= NI + Tr – Tx langsung  

dimana:  Tr = Goverment Transfer, subsidi pemerintah

                              Tx = Pajak langsung

·         Y pribadi

Pendapatan nasional pribadi adalah pendapatan nasional disposible yang telah dikurangi dengan pajak pribadi, dihitung dengan formula :

Yp = Yd – Tx pribad

          Dimana :  Y p = Pendapatan nasional pribadi

                         Y d = Pendapatan nasional disposible

·         Pendapatan Nasional Per kapita

Pendapatan per kapita tahun biasanya digunakan sebagai salah satu indikator akhir dalam melihat kemajuan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Pendapatan per kapita ini diperoleh dengan membagi pendapatan nasional ( GNP atau GOP ) dengan jumlah penduduk di suatu negara ( Indonesia)

C.    Distribusi Pendapatan Nasional dan Kemiskinan

Masalah besar yang sedang dihadapi negara sedang berkembang adalh disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan.tidak meratanya distribusi pendapatan terjadi memicunya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan ke2 masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang mendapat konsekuensi negative terhadap sosial dan politik.

Masalah kesenjangan pendapatan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara yang sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari masalah ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan untuk mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan semakin sulit juga untuk mengatasinya. Negara maju menunjukan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relatif kecil dari pada negara yang sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak perlu sulit untuk mengingat GDP dan GNP mereka relatif tinggi. Meskipun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi internasional.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti, tempat berlindung, makan, pakaian, pendidikan, kesehatan.

Faktor yang mempengaruhi kemiskinan, diantaranya :

1)    Tingkat kemiskinan cukup banyak

2)    Tingkat inflasi

3)    Tingkat investasi

4)    Tingkat dan jenis pendidikan

5)    Alokasi serta kualitas sumber daya alam, dll

      SUMBER :

·         http://rizki-astari.blogspot.com/2012/06/struktur-produksi-distribusi-pendapatan.html

·          http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/perekonomian_indonesia/bab4-struktur_produksi_distribusi_pendapatan_dan_kemiskinan.pdf

·         http://dontcallmeinez.blogspot.com/2012/05/struktur-produksi-distribusi-pendapatan.html